6 Bulan Tanpa Jawaban, Pengusaha Asli Papua Pertanyakan Nasib Kontrak Kerjasama dengan Pemprov Papua Tengah

Nabire, 9 Juli 2025 – Seorang pengusaha asli Papua menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait surat kontrak kerjasama yang diajukan sejak Februari 2025 lalu. Hingga kini, surat tersebut belum mendapat kejelasan, padahal telah dilengkapi dengan dokumen resmi seperti Surat Keputusan (SK), akta berbadan hukum, dan ditandatangani di atas materai.

Menurut pengusaha tersebut, surat permohonan kerjasama telah diserahkan ke Biro Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Jalan Merdeka, Nabire, namun sudah lebih dari enam bulan belum ada respon. Ia menilai kurangnya perhatian ini sebagai bentuk pengabaian terhadap potensi pengusaha lokal, khususnya orang asli Papua (OAP) yang memiliki kontribusi nyata dalam pelayanan informasi dan penciptaan lapangan kerja di Papua Tengah.

“Kami pengusaha Papua sudah berupaya membangun komunikasi dan memenuhi semua persyaratan hukum. Tapi hingga sekarang belum ada penjelasan resmi. Padahal, dalam organisasi kami ada banyak anak-anak Papua yang kami pekerjakan. Jika memang pemerintah tidak mau bekerjasama, tolong sampaikan secara terbuka, agar kami bisa cari solusi lain,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan kekecewaan karena merasa adanya diskriminasi terhadap pengusaha lokal Papua, sementara pihak lain yang menggunakan nama Papua justru dilayani.

“Kami trauma, karena dari awal pemprov berdiri kami sudah pernah mengajukan kerjasama, tapi tidak pernah ditanggapi. Kami hanya ingin bersaing secara sehat. Kami punya kemampuan dan komitmen untuk membangun daerah,” tambahnya.

Pengusaha tersebut berharap pemerintah tidak hanya sekadar bicara soal pemberdayaan orang asli Papua, tetapi juga memberi ruang nyata dalam bentuk kesempatan kerjasama dan akses terhadap program-program pembangunan daerah.