Ekonomi Papua Kian Memprihatinkan, Warga Terjepit Kenaikan Harga dan Lemahnya Pengawasan

Nabire, 30 Januari 2026 – Kondisi ekonomi di Tanah Papua diduga semakin memprihatinkan. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali membuat masyarakat kebingungan dan kian terhimpit. Harga sembako melonjak, disusul harga daging sapi yang kini menembus ratusan ribu rupiah per kilogram, jauh dari jangkauan masyarakat kecil.

Seorang pengamat ekonomi yang ditemui pada 28 Januari 2026 mengungkapkan bahwa lonjakan harga barang telah mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat Papua. Ia menilai lemahnya pengawasan distribusi dan harga barang menjadi salah satu faktor utama penyebab inflasi yang terus meningkat.

“Perkembangan harga barang di Papua tidak terlepas dari kurangnya pengawasan. Dinas terkait sebenarnya punya peran penting, tetapi terkendala anggaran operasional,” ujarnya.

Pengakuan serupa juga disampaikan oleh pihak Dinas Perdagangan Kabupaten. Melalui bidang terkait, mereka menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat pengawasan tidak berjalan maksimal. Selama ini, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas tera timbangan, itu pun dengan biaya pribadi petugas. Sementara pengawasan sembako terpaksa dilakukan secara swadaya, bahkan harus mencari pekerjaan tambahan demi menutup biaya operasional.

Pengamat ekonomi tersebut memilih untuk tidak disebutkan namanya. Ia mengaku khawatir akan adanya intimidasi atau teror jika identitasnya dipublikasikan. “Kami yang melayani masyarakat saja sudah merasa khawatir, apalagi masyarakat biasa,” katanya.

Ia menambahkan, dampak inflasi paling serius dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Daya beli menurun drastis, dan sebagian besar warga hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih.

Ironisnya, Papua Tengah dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari hasil tambang hingga kekayaan hutan. Namun, menurut pengamat ekonomi tersebut, manfaat dari potensi tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Hasilnya besar, tapi konsentrasinya ke mana, kami juga tidak tahu,” ujarnya.

Di sisi lain, para pedagang juga ikut terdampak. Kenaikan harga bahan baku dan biaya transportasi membuat pengusaha kecil tertekan. Seorang pedagang kue mengaku tidak berani menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat yang lemah, sehingga keuntungan mereka semakin menipis.

“Kalau harga kue dinaikkan, tidak laku. Tapi bahan baku naik terus. Kami serba salah,” keluhnya.

Pengamat ekonomi menilai persoalan ekonomi Papua tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ia menyebut adanya “mafia” di sektor BBM, kayu, hingga hasil tambang yang memperparah kondisi ekonomi rakyat. Menurutnya, selama ini masyarakat Papua lebih sering dirangsang dengan bantuan yang bersifat sementara, tanpa pengelolaan berkelanjutan.

“Masyarakat yang sudah menerima bantuan usaha seperti ternak harus didampingi agar bisa dikelola dan dikembangkan menjadi mandiri. Jangan hanya mengkritik pemerintah jika bantuan tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat Papua agar dapat menikmati hasil kekayaan alam daerahnya sendiri. Selain itu, pengusaha lokal Papua yang ingin menjalin kerja sama dan berkontribusi seharusnya mendapat perhatian, bukan justru diabaikan.

Melihat kondisi tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat duduk bersama dan mencari solusi bersama. Masyarakat meminta Dinas Perdagangan bersama OPD terkait serta aparat keamanan untuk turun langsung ke lapangan guna mengawasi distribusi dan harga barang.

“Ekonomi Papua, khususnya Papua Tengah, sedang tidak baik-baik saja. Ini sudah memprihatinkan dan perlu penanganan serius,” pungkasnya.