Nabire, 25 Juni 2024 – Salah satu pengusaha media asli Papua (OAP) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, mengeluhkan adanya indikasi pembatasan kerja sama yang dilakukan oleh oknum tertentu. Pengusaha ini merasa bahwa upayanya untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sering terhalang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam wawancaranya, pengusaha yang sudah beberapa kali mengirimkan surat permohonan kerja sama ini menyatakan bahwa tidak ada kejelasan dari pihak terkait. “Saya menduga ada oknum yang sengaja ingin membatasi usaha kami dengan menggandeng pihak lain,” ujarnya.
Keluhan ini muncul setelah pada tanggal 25 Juni, seorang pegawai menyatakan bahwa mereka sudah menjalin kerja sama dengan pihak lain. Pengusaha ini merasa hal tersebut tidak perlu terjadi karena menurutnya, sebagai pengusaha media yang sudah memiliki badan hukum, mereka memiliki kewajiban dan hak untuk menulis berita sesuai fungsi dan tugas mereka.
“Saya sebagai pengusaha asli Papua berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kami. Jangan sampai ada pihak yang menguasai baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pengusaha media Papua yang telah memiliki legalitas resmi. “Kami butuh perhatian pemerintah agar tidak ada diskriminasi dan pembatasan terhadap kami. Kami memiliki hak yang sama dalam menjalankan usaha media di Papua.”
Dengan adanya kejadian ini, pengusaha tersebut berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk menghindari adanya oknum-oknum yang berupaya membatasi kebebasan dan kesempatan usaha bagi pengusaha media asli Papua. “Kami butuh dukungan pemerintah agar usaha kami dapat berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
