Nabire, 25 April 2025 – Seorang pengusaha asli Papua yang bergerak di bidang teknologi informasi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya transparansi dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kepada media ini, pengusaha yang enggan disebutkan namanya itu menyampaikan keluhan atas sulitnya mendapatkan kejelasan terkait kerja sama yang telah diajukan kepada instansi terkait.
Pengusaha tersebut mengaku telah menyerahkan dokumen permohonan kerja sama kepada biro terkait di Pemprov Papua Tengah, namun hingga kini belum menerima penjelasan resmi. “Saya datang langsung ke kantor, tapi kepala bagian sedang rapat. Saat saya masuk ke salah satu ruangan, justru terdengar suara orang bernyanyi. Ketika saya tanya, katanya sedang rapat. Akhirnya saya pulang dengan rasa kecewa,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang tidak jelas dan proses birokrasi yang berbelit menjadi penghambat utama bagi pengusaha lokal, khususnya orang asli Papua, untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa perusahaannya yang berinisial RPT telah banyak berkontribusi dalam menyampaikan informasi pembangunan di wilayah Papua Tengah, termasuk selama proses Pilkada yang lalu. “Kami mendukung penuh pemimpin Papua Tengah saat ini sejak masa kampanye. Kami juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan,” tambahnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan perhatian khusus dan kebijakan yang mendukung pengusaha lokal, khususnya OAP (Orang Asli Papua). “Kami ingin bekerja, kami mampu secara intelektual, kami ingin diberi kesempatan yang sama,” tegasnya.
Pengusaha tersebut juga menyampaikan keprihatinannya atas dugaan penyalahgunaan alat komunikasi yang dapat menjadi penghambat, seperti penyebaran informasi tidak benar atau jebakan lewat grup WhatsApp. “Jangan sampai ada oknum yang menggunakan komunikasi untuk menjatuhkan sesama. Kita semua manusia ciptaan Tuhan, punya hak yang sama,” pungkasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan adil, serta tidak mempersulit pengusaha lokal yang ingin berkontribusi membangun daerah.
